PERADILAN DI INDONESIA

PERADILAN DI INDONESIA

Add caption

A.    Pengertian

Secara etimologi kata peradilan dalam tata hokum di Indonesia berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia peradilan berarti : segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.

Lebih jelasnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa: pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang absrak, yaitu “hal memberikan keadilan”. hal memberikan keadilan berartiyang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan-kongritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi hak atau apa hukumnya. Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkan pada hokum yang berlaku yang tidak lein berarti melaksanakan dan mempertahankan hokum atau menjamin ditaatinya hokum materil dengan putusan .

Kemudian dia menyimpulkan bahwa peradialan itu adalah “segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutusperkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjaminmkan ditaatinya hokum meteriil”

Selanjutnya dijelaskannya pula bahwa :peradilan adalah salah satu pelaksanaan hokum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak. Fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang terdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat berwibawa.

Jadi pelaksanakan hokum melalui pengadialan hanya terjadi apabila ada tuntutan hak dan peradilan juga dapat dilaksanakan bila di dalam masyarakat terjadi pelanggaran hokum atau kejahatan yang membahayakan kepentingan umum, sehingga badan Negara yang ditugaskan untuk itu (kejaksaan) memendang perlu diselesaiklan melaluipengadilan.

Istilah peradilan juga dapat ditemui dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Di antaranya dalam undang-undang No 4 tahunn 2004, tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 dan 2 undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan pencasila demi terselenggaranya Negara hokum republic Indonesia.”

Pasal 2 ayat 1 “penyelenggaraan kekuasaan kehakima dimaksud dalam pasal 1dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam rumusan pengertian peradilan ini, yaitu :

1.    Peradilam merupakan suatu system atau proses penegakan hokum dan keadilan. Ini berarti bahwa peradilan  merupakan suatu prosesuntuyk menegakkan hukum dan memberikan keadilan melalui pengadilan.

Proses memberikan keadialan tersebut dilakuakn oleh hakim di p[engadialan dengan cara menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan aturan hukum acara. Dengan proses tersebut maka hukum yang telah dilanggar dapat ditegakkan kembali, dan pada akhirnya keadilanpun dapat ditegakkan. Penegakan hukum dan keadilan tersebut juga dilakukan dengan cara melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hukum yang ditentukan undang-undanng kepada masing-masing badan peradilan.

2.    Penegakan hukum dan keadilan tersebut didasarkan kepada pencasila sebagai dasar negara. Artinya pelaksanaan peradilan tersenut harus sesuai nilai-nilai yang di dalam sila-sila pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

3.    Disamping itu penyelenggaraan peradialan itu adalah dalam rangka terselenggaranya negara hukumrepublik indonesia. Artinya adanya peradilan merupakan salah satu cara untuk mewujuutkan negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Sebab sebagaimana dinyatakan dalam pelajaran Undang-undang Dasar 1945 dan bunyi pasal 1 ayat 3UUD 1945 perubahan ketiga tahun 2001,”Indonesia negara berdasarkan atas hukum”

4.    Pengertian peradilan sebagaimana dikemukakan di atas juga membatasi bahwa hanya penegakan hukum dan keadilan melalui badan peradilan saja yang dikatakan sebagai peradilan. Sedangkan penegakan hukum dan keadilan oleh badan-badan lainnya seperti kepolisian kejaksaan dan lain-lain tidak tersebut sebagai peradilan. Badan-badan peradilan negara yang dimaksud adalah badan peradilan sebagamana terdapat dalam pasal 2 UU No 4 tahunn 2004 di atas, yaitu:

a.       Mahkamah agung dan adan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan meliter tata usaha negara.

b.      Mahkamah konstitusi

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa peradilan itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara dalam rangka menegakkan hukum dalam keadilan .

B.    Dasar Hukum

Penjelasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia bisa kita lihat dari berbagai literatur. Dari sudut agama, agama Islam sendiri telah memberikan berbagai dasar hukum tersebut, mulai dari dali al-Qur’an, Sunnah Nabi sampai pada Ijma’ para Sahabat. Dan dari segi umumnya, Undang-undang yang berlaku di Indonesia pun tekah banya yang mengatur tentang hal ini.

1.    Al-Qur’an

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil. . . . (QS. Shaad:26)

Artinya; Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,. . . (QS. Al-Maidah: 49)

2.    Sunnah

Artinya: apabila hakim berijtiha lalu benar maka baginya 2 pahala dan apabila ia berijtihad salah maka baginya satu pahala

Artinya : tidak boleh dengki kecuali kepada 2 orang : pada seorang laki-laki yang di anugrahi harta lalu dsia curahkan sampai habis untuk mebela kebenaran dan pada seorang laki-laki yang dianugrahi allah kebijaksanaan lalu ia memutuskan perkara dan beramal sdengan bijaksana

3.    Ijma’ Sahabat

Para sahabat menetapkan bahwa peradilan adalahsuatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi byang harus diikuti. Dari pernyataan tersebut tergambarebbahwa eksistensi peradilan sebagai lembaga konkrit untuk mewujudkan suatu keadilan tidak disangkal lagi, kerena ijma’ sahabat merupakan salah satu dalil hukum yang dapat dipedomani sebagai landasan beramal .

4.    Undang-undang

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 ayat 1 menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukamn oleh pengadilan dalam lingkupan:

a.    Peradilan umum

b.    Peradilan agama

c.    Peradilan meliter

d.    Peradilan tata usaha negara

UU No Tahun 1970 ini telah diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah kedalam UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 1 dan 2 juga menjelaskan hal yang serupa dengan yang di atas, yaitu

1.       Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi

2.       Badan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,dan peradilan tatausaha negara

C.    Cakupan Studi Peradilan di Indonesia

Studi berarti penelituian ilmiyah, kajian, talaahan. Sedangkan peradilan di Indonesia dapat dipahami sebagai sistem atau proses pnegakan hukum dan keadilan yang dilakukan melalui badan-badan peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk terselenggaranya negara hukum republik Indonesia, dengan demikian studi peradilan di Indonesia adalah penelitian ilmiyah, kajian dan telaah terhadap peradilan di Indonesia sebagai sebuah sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia dalam pengertian ini mengandung banyak aspek, misalnya badan peradilan (pengadilan) sebagai badan yang menyelenggarakan peradilan, kekuasaan peradilan, susunan pengadilan, hukum meteril dan hukum formil yang menjadi rujukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, cakupan studi peradilan di Indonesia meliputi: pertama, peradilan di Indonesia sebagai sebuah studi, pembahasannya meliputi; pengertian, cakupan studi peradilan di Indonesia dan hu8bungannya dengan bidang-bidang lain. Kedua, sejarah perkembangan peradilan di Indonesia. Ketiga, sistem peradilan di Indonesia. Keempat, susunan badan-badan p[eradilan di Indonesia. Kelima, kekuasaan badan-badan peradilan di Indonesia, melputi kekuasaan mutlak dan relatif badan-badan peradilan, tempat-tempat mengajukan perkara dan sengketa. Keenam, hakim sebagai pejabat pelaksana pada badan-badan peradilan di Indonesia. Ketujuh, hukum meteril yang dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum dan keadilan masing-masing badan peradilan peklaksana kekuasaan kehakiman di indonesia. Kedelapan, hukum formil atau hukum acara badan-badan peradilan di Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan.

D.    Hubungan Studi Peradilan di Indonesia dengan Bidang Studi Lain

Studi peradilan di Indonesia merupakan salah satu bidang studi yang mengkaji sistem proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan . Peradilan di Indonesia sebagai sebuah sistem atau proses penegakan hukum, berkaitan dengan banyak hal seperti penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, badan-badan peradilan, susunan kekuasaan badan-badan peradilan tersebut, hukum materil dan hukm formil yang digunakan dan lain sebagainnya .

Bidang-bidang yang mempunyai hubungan dengan pstudi peradilan di Indoneisa antara lain adalah:

1.    Sejarah

Sejarah adalah suatu biudang ilmu yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi pada masa lalu. Mengkaji sejarah Indoneisa berarti mengkaji peristiwa-peristiwa pentinga yang terjadi pada masa lalu Indonesia. Keberadaan peradilan di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat dan negara. Sejarah perkembangan peradilan di Indonesia tersebut dibagi sesuai dengan periode sejarah Indonesia secara keseluruhan.

2.    Sosiologi dan antropologi

Perkembangan peradilan di Indonesia berhubungan dengan struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia. Ia mengalami perubahan dan perkembangan, kerena terjadinya interaksi dalam kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan. Berdasarkan hal itu, maka studi peradilan di Indonesia berhubungan dengan studi sosiologi danantropologi.

3.    Politik

Perkembangan peradilan di Indonesia sangat di pengaruhi oleh kekuatan politik yang berkuasa, karena perkembangan peradilan sebagai sebuah lembaga hukum tergantung kepada kebijaksanaan politik hukum yang berkembang di dalam suatu negara.

4.    Hukum materil dan formil

Ada dua macam hukum yang diterapkan oleh badan-badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu hukum materil dan hukm formil. Hukum meteril sebagai hukum posiotif yang berlaku di Indonesia baik bersumber dari hukum Islam, hukum kolonial meupun hukum adat.

Sedangkan hukum formal atau hukum acara maka hukum yang berlaku juga terbagi dua. Pertama hukum acarapidana dan kedua hukum perdata. Baik yang berlaku umum bagi badan-badan peradilan yang ada maupun yang berlaku khusus untuk masing-masing badan-badan peradilan. Oleh karna itu studi peradilan di Indonesia juga berhubungan dengan hukum materil dan hukm formil atau hukum acara.

Selain bidang-bidang di atas, ada lagi bidang-bidang lain yang jiga berkaitan dengan studi peradilan di Indionesia ini. Misalnya bidang tat negara, bidang pendidikan dan lain-lain.

Sejarah Hukum Gerak Benda

Sejarah Hukum Gerak Benda

Pembahasan tentang hukum gerak benda yang tercatat dalam sejarah dimulai dari seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Pemikiran ilmiah Aristoteles inilah yang mendominasi pandangan tentang gerak benda selama bertahun - tahun. Pandangannya tentang gerak benda diterima oleh masyarakat luas karena sepertinya pandangan ini nampak mendukung terhadap apa yang orang amati di alam. Pandangan Aristoteles yang mengemuka pada waktu itu adalah bahwa berat berpengaruh terhadap benda yang jatuh. Ia berpendapat bahwa apabila dua buah benda yang berbeda beratnya dijatuhkan pada saat yang sama dari ketinggian yang sama dari atas permukaan bumi, maka benda yang lebih berat akan lebih cepat sampai permukaan bumi daripada benda yang lebih ringan. Dia juga menegaskan bahwa gaya harus terus diterapkan untuk menjaga suatu benda agar tetap bergerak (konsep ini bertantangan dengan hukum inersia).Walaupun kedua pandangan Aristoteles tersebut salah tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk membantahnya. 

Ibnu Sina (Avicenna)

Sementara itu di Persia ilmu pengetahuan sedang berkembang pesat terutama dikalangan umat Islam. Salah satu ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Sina (980 - 1037). Ibnu Sina (Avicenna) dalam bukunya yang berjudul  Sindiran dan Pemberitahuan (Isharat wa Tanbihat) mengemukakan "You know if the object is left unaffected by external influence, it remains as it is", jika sebuah benda tidak dipengaruhi oleh pengaruh luar maka benda itu akan tetap (dalam kondisi semula).

Galileo Galilei

Di dunia barat, Galileo Galilei (1564 - 1642) berusaha membantah Aristoteles yang menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan lebih cepat mencapai permukaan bumi daripada benda yang lebih ringan apabila dijatuhkan pada waktu yang sama dari ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Galileo melakukan dua percobaan. Dalam percobaan pertama, ia menjatuhkan sebuah peluru meriam dan peluru senapan (peluru yang berbentuk bola) secara bersamaan dari Menara Miring Pisa. Teori Aristoteles meramalkan bahwa peluru meriam (yang lebih berat) lebih dulu sampai ke permukaan tanah dibandingan dengan peluru senapan. Tapi Galileo menemukan bahwa dua benda jatuh dengan kecepatan yang sama danmemukul tanah kira-kira pada waktu yang sama.

Beberapa sejarawan mempertanyakan apakah Galileo pernah melakukan percobaan tersebut di menara Pisa, tapi ia diikuti dengan fase kedua dari pekerjaan yang telah didokumentasikan dengan baik. Eksperimen yang kedua ini melibatkan bola perunggu yang berbeda ukuran yang digelindingkan dalam papan miring. Galileo mencatat seberapa jauh bola akan bergulir di setiap interval satu detik.  Dia menemukan bahwa ukuran bola tidak penting - tingkat keturunan di sepanjang jalan tetap konstan. Dari ini, ia menyimpulkan bahwa benda-bendayang jatuh bebas mengalami percepatan yang seragam terlepas dari massa, selama gaya luar, seperti hambatan udara dan gesekan, dapat diminimalkan.

René Descartes

René Descartes (1596 - 1650) seorang filsuf Perancis mengemukakan tentang gerak inersia. Dalam bukunya yang berjudul "Principles of Philosophy," mengusulkan tiga hukum alam. Hukum pertama menyatakan "Bahwa setiap hal sejauh dalam kekuasaannya, selalu tetap dalam keadaan yang sama. Sebagai konsekuensinya jika sekali pindah maka akan selalu bergerak. Hukum kedua menyatakan bahwa "Semua gerakan "dari dirinya" adalah sepanjang garis luru". Dari kedua hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sebuah benda hanya dipengaruhi oleh kekuatan (gaya) yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri maka akan ada dua kemungkinan, yang pertama apabila benda tersebut diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Yang kedua jika benda bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus. Ini merupakan hukum pertama Newton jelas dinyatakan dalam sebuah buku pada tahun 1644, ketika Newton masih bayi. 

Isaac Newton

Pada tahun 1687,  Isaac Newton (1642 - 1727) menyatakan tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. 

1.      Hukum Pertama: setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan (tidak mengalami percepatan).

2. Hukum Kedua: sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan a yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. atau F=Ma. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu.
3. Hukum Ketiga: gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah terbalik, dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar –F kepada benda A. F dan –F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan –F adalah reaksinya.

Kalau kita lihat dengan seksama dari ketiga hukum Newton tersebut ternyata ada keterkaitan dengan pernyataan - pernyataan ilmuwan muslim sebelumnya. Hukum pertama Newton mirip dengan pernyatan Ibnu Sina. Hukum kedua Newton ternyata sama dengan pernyataan Abul Barakat Hebattullah bin Malaka, dan Hukum ketiga Newton sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abul Barakat Hebattullah bin Malaka, Ibnu Al-Hayytham, dan Fakhr El-Din Al-Razi. Walaupun demikian Newton-lah yang pertama menyatakan ketiga hukumnya secara matematika.

Dengan demikian terlihat bahwa para ilmuwan muslim sangat berperan terhadap perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi yang berkembang saat ini. 

Sumber bacaan:

http://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/everyday-myths/newton-law-of-motion2.htm

http://en.islamstory.com/contributions-of-muslim-scientists-to-physics.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_gerak_Newton

http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

http://id.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes